Rocky Gerung: Abolisi Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Jadi Gempa Politik, Ini Alasannya!!!
 |
| Ilustrasi Rocky Gerung, Pengamat Politik |
Pembebasan Hasto dan Tom Lembong Memicu Gempa Politik Nasional
Fokutamax.com – Pengamat politik Rocky Gerung memprediksi bahwa isu Fufufafa akan kembali menjadi sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan pengampunan kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan mencabut tuntutan pidana terhadap mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong. Langkah ini dinilai Rocky sebagai “gempa politik” yang dapat mengubah dinamika kekuasaan dan hubungan antar-elite politik Indonesia, terutama antara Prabowo, PDIP, dan Presiden Jokowi.
Menurut Rocky, pembebasan tersebut tidak hanya berdampak pada rekonsiliasi politik, tetapi juga membuka kembali memori publik terhadap isu-isu lama, termasuk dugaan kepemilikan akun Fufufafa oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan kontroversi ijazah Presiden Jokowi. “Isu ini akan terus hidup karena sudah lama melekat di benak masyarakat,” ujar Rocky dalam kanal YouTube @RockyGerungOfficial_2024, Jumat (1/8/2025).
Latar Belakang Isu Fufufafa dan Keterkaitannya dengan Gibran Rakabuming
Fufufafa dikenal sebagai akun KasKus yang aktif membagikan pernyataan kontroversial dan bernada permusuhan terhadap sejumlah tokoh politik, termasuk Prabowo sebelum menjabat Presiden. Akun tersebut sering kali dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.
Walaupun tidak ada bukti hukum yang menguatkan tuduhan tersebut, isu ini berulang kali muncul di ruang publik. Rocky menilai, dengan momentum pembebasan Hasto dan Tom Lembong, masyarakat akan kembali mengangkat isu ini sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintahan saat ini.
Pernyataan Rocky Gerung: Politik Tidak Semestinya Menjadi Arena Balas Dendam
Rocky menilai keputusan Presiden Prabowo memberikan pengampunan dan pencabutan tuntutan pidana mencerminkan pemahaman bahwa hukum dan politik seharusnya tidak digunakan sebagai sarana balas dendam. Ia menyebut kasus hukum yang menjerat Hasto dan Tom sejak awal lebih bernuansa kriminalisasi terhadap aktivitas politik.
“Politik itu seni berunding, berdiplomasi, dan menyusun strategi. Bukan tempat melampiaskan dendam,” jelas Rocky. Ia menambahkan bahwa tekanan politik tidak boleh dijadikan dasar penuntutan, dan perbedaan pandangan dalam politik harus dianggap hal yang wajar dalam demokrasi.
Kedekatan Prabowo dengan PDIP dan Potensi Kekecewaan Kubu Jokowi
Langkah Prabowo mendekat ke PDIP diprediksi Rocky dapat memicu kekecewaan di kubu Solo, yang merujuk pada Presiden Jokowi. Hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, diketahui tidak harmonis, dan manuver Prabowo mendekat ke PDIP berpotensi menimbulkan gesekan politik baru.
Rocky juga menyoroti adanya kritik publik terhadap sikap Prabowo yang dinilai terlalu menghormati Jokowi. Contohnya, kunjungan Prabowo ke kediaman Jokowi sebelum menghadiri penutupan Kongres PSI di Solo pada 20 Juli 2025. Menurut Rocky, langkah tersebut menunjukkan bahwa Prabowo masih berhati-hati dalam mengambil jarak politik dari Jokowi.
“Posisi Jokowi semakin melemah bukan karena dijatuhkan manuver politik, tetapi karena sifatnya yang tetap ingin campur tangan dalam dinamika pemerintahan,” tegas Rocky. Ia menilai Prabowo sedang dalam proses pembelajaran politik dengan mendengarkan kritik publik dan mulai menunjukkan sikap berbeda dari era Jokowi.
Isu Fufufafa dan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Akan Terus Bergulir
Rocky memprediksi bahwa setelah Hasto dan Tom Lembong bebas, masyarakat tidak akan berhenti menyoroti isu politik lain yang selama ini belum terselesaikan. Menurutnya, dua isu utama yang akan kembali mengemuka adalah Fufufafa dan dugaan ijazah palsu Jokowi.
“Kesadaran politik masyarakat akan terus menekan pemerintah melalui isu Fufufafa dan ijazah palsu. Isu ini tidak akan hilang karena sudah tertanam dalam pemahaman publik bahwa ada masalah mendasar dalam perjalanan politik Indonesia,” kata Rocky.
Detail Pengampunan dan Abolisi DPR
Kebijakan pengampunan dan abolisi yang diberikan Presiden Prabowo mendapat persetujuan DPR dalam rapat konsultasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2025). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap dua surat presiden.
Pertama, surat nomor R43/Pres/072025 mengenai pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Kedua, surat nomor 42/Pres/072025 tentang penghapusan hukuman terhadap 1.116 narapidana, termasuk Hasto Kristiyanto.
Hasto sebelumnya dinyatakan bersalah dalam kasus suap terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, terkait pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku. Hakim memvonisnya dengan hukuman 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta, atau tambahan kurungan 3 bulan jika tidak membayar. Ia dianggap melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor, Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sementara itu, Tom Lembong dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta (subsider 6 bulan kurungan) dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada periode 2015–2016. Ia dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena perbuatannya menguntungkan pihak tertentu secara ilegal dan merugikan keuangan negara.
Dampak Politik Jangka Panjang dan Dinamika Pemerintahan
Dengan adanya pengampunan ini, Rocky menilai bahwa politik Indonesia memasuki fase baru di mana rekonsiliasi antarpartai mulai terbentuk. Namun, hal ini juga dapat memunculkan ketegangan baru antara kubu pemerintahan dan pendukung Jokowi yang merasa tersisih.
Rocky berpendapat bahwa Presiden Prabowo masih membutuhkan dukungan PDIP untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Akan tetapi, kedekatan ini bisa menimbulkan persepsi negatif jika tidak diimbangi dengan langkah-langkah politik yang jelas dan terarah.
Ia menambahkan bahwa tekanan publik melalui isu Fufufafa dan dugaan ijazah palsu akan terus menjadi pengingat bahwa masyarakat menuntut keterbukaan politik dan keadilan hukum. “Kita akan melihat bagaimana pemerintahan Prabowo mengelola tekanan ini dan apakah ia mampu membangun era politik yang benar-benar baru,” ujar Rocky.
Kesimpulan
Pembebasan Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong melalui pengampunan dan abolisi bukan hanya keputusan hukum, tetapi juga langkah politik strategis yang mengubah peta kekuasaan nasional. Manuver ini mendekatkan Prabowo dengan PDIP namun berpotensi mengecewakan kubu Jokowi.
Rocky Gerung memprediksi isu Fufufafa dan dugaan ijazah palsu Jokowi akan kembali menguat sebagai bentuk tekanan masyarakat terhadap pemerintahan. Dengan dinamika politik yang semakin kompleks, publik menantikan bagaimana Prabowo menegaskan kepemimpinannya dalam menghadapi tantangan politik dan menjaga stabilitas nasional.
