Trending : Anies, Tom Lembong, dan Masa Depan PSI

Tom Lembong, mantan menteri perdangan era Presiden Joko Widodo Tahun 2015-206

Anies Baswedan Mengkritik Vonis Tom Lembong, Soroti Kerapuhan Demokrasi

Fokutamax.com - Jakarta, Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan keprihatinannya atas vonis yang dijatuhkan kepada Tom Lembong. Menurut Anies, vonis hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan terhadap Tom Lembong adalah indikasi bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami kerapuhan. Anies menilai bahwa vonis tersebut tidak adil, mengingat integritas Tom Lembong yang dikenal baik.

Anies juga menyoroti adanya kejanggalan dalam proses hukum yang dinilai mengabaikan bukti-bukti penting dan logika yang seharusnya ditegakkan. Ia khawatir bahwa kondisi demokrasi saat ini membuat masyarakat umum rentan terhadap jeratan hukum yang tidak adil. "Ketika kepercayaan terhadap proses peradilan runtuh, maka fondasi negara ikut rapuh," tegasnya.

Tom Lembong dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dalam kasus impor gula pada periode 2015-2016. Ia dijerat dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal terkait penyertaan dalam tindak pidana. Kasus ini menuai perhatian publik karena Tom Lembong dikenal sebagai tokoh yang memiliki rekam jejak profesional dan integritas yang baik.

KPAI Mengkritik Tragedi Pesta Pernikahan yang Menewaskan Tiga Orang

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan kritik keras terkait tragedi yang terjadi pada pesta pernikahan anak seorang tokoh publik di Jawa Barat. Pesta rakyat tersebut berujung ricuh dan menyebabkan tiga orang meninggal dunia, termasuk seorang anak berusia 8 tahun yang diduga terinjak-injak dalam kerumunan.

KPAI menyamakan tragedi ini dengan peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada tahun 2022, yang menewaskan ratusan orang. Wakil Ketua KPAI, Jastra Putra, menyatakan bahwa adanya korban anak di bawah umur dalam tragedi pesta pernikahan ini menunjukkan bahwa peristiwa serupa terus berulang tanpa adanya pembelajaran yang memadai.

KPAI menyoroti kurangnya keterlibatan unsur pemerintahan daerah dalam acara tersebut, serta tidak adanya kebijakan yang jelas untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Kondisi kerumunan yang berdesakan memperparah risiko terjadinya insiden yang membahayakan keselamatan pengunjung.

KPAI juga mempertanyakan kelayakan Kabupaten Garut sebagai daerah ramah anak, mengingat lambatnya respons pemerintah daerah dalam menangani tragedi ini. KPAI mencatat bahwa setidaknya ada empat anak yang membutuhkan pendampingan psikologis karena kehilangan anggota keluarga akibat peristiwa tersebut. KPAI mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak-anak yang terdampak tragedi ini.

Kaesang Pangarep Kembali Terpilih Sebagai Ketua Umum PSI

Kaesang Pangarep, putra bungsu mantan presiden Joko Widodo, kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kaesang, yang merupakan petahana, berhasil mengungguli dua calon lainnya dalam pemilihan yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan hasil pemilihan, Kaesang memperoleh suara sebesar 65,28 persen, sementara Ronald Aristone Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang masing-masing mendapatkan 22,23 persen dan 12,49 persen suara. Dengan demikian, Kaesang akan menjabat sebagai Ketua Umum PSI untuk periode lima tahun ke depan, dari 2025 hingga 2030.

Kemenangan Kaesang ini menunjukkan kepercayaan yang masih besar dari para anggota PSI terhadap kepemimpinannya. Diharapkan, di bawah kepemimpinan Kaesang, PSI dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa.

Jokowi Optimis PSI Akan Menjadi Partai Besar di Tahun 2034

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keyakinannya bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memiliki potensi besar untuk menjadi partai politik yang besar di masa depan, tepatnya pada tahun 2034. Jokowi menyatakan akan memberikan dukungan penuh kepada partai berlambang gajah tersebut.

Jokowi mengungkapkan dua alasan utama yang mendasari keyakinannya tersebut. Pertama, PSI memiliki status sebagai "partai super tbk", yang berarti saham partai dimiliki oleh seluruh pengurus, anggota, dan kader. Dengan demikian, Jokowi meyakini bahwa seluruh anggota dan kader akan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap partai dan bersama-sama berupaya untuk membesarkan PSI.

Kedua, Jokowi mengapresiasi PSI yang telah menerapkan sistem e-voting atau voting online dengan mekanisme satu anggota satu suara. Menurut Jokowi, langkah ini merupakan sebuah revolusi demokrasi yang patut dicontoh oleh partai-partai politik lainnya.

Meskipun demikian, Jokowi mengakui bahwa PSI masih memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuannya menjadi partai besar. Jokowi mengingatkan agar PSI tidak tergesa-gesa dan terus bekerja keras untuk meraih kesuksesan. Jokowi juga memprediksi suara PSI akan naik tiga kali lipat pada Pemilu 2029 mendatang.